Program dan Kegiatan Pemda Menanggulangi “Bancana Non-Alam” dalam Menysusun dan Melakukan Perubahan Anggaran Daerah/APBD-P 2020

  • Whatsapp
Oleh. Noldy Tuerah (Regional Economist/Planner)

BENCANA Kesehatan Masyarakat (COVID-19)—disebut bencana non-alam, bahasa keren birokrat dalam penyusunan perencanaan dan pembiayaan kegiatan—meluas sampai ke pelosok daerah, menyebabkan masyarakat resah dan ketidak pastian kapan berakhir COVID-19. Bencana non-alam—tidak dikenal sebelum merebak COVID-19, dalam konsep perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Namun, menjadi populer pada perencana pembangunan daerah dan nasional.

Akibat meluasnya dampak COVID-19 menyentuh tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi meluas pada bidang sosial, keamanan, politik, dan ekonomi. Pemda (provinsi dan kabupaten/kota) berinisiatif melakukan bersama tindakan pencegahan dan penanganan penyebaran dampak COVID-19. Tindakan inovatif dilaksanakan Pemda melalui melakukan revisi anggaran Pemda terbatas pada beberapa OPD teknis terkait (Kesehatan, Rumah Sakit, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD). Namun tanpa diduga, terjadi perluasan dampak COVID-19 pada beberapa Kabupaten dan Kota tertentu.

Menyebabkan daerah yang terkena dampak bencana kesehatan yang semakin meluas penyebaran virus corona, oleh keadaan tak terduga memaksa Pemda melakukan revisi anggaran yang kedua dengan melibatkan OPD yang semakin banyak.

Hanya dalam jangka waktu bulan Maret dan April, sebagian Pemda telah melakukan revisi anggaran dua kali, dimana kenyataan ini tidak perna dilakukan Pemda sebelumnya. Disaat dalam kondisi normal. Jelas, dalam keadaan tidak normal mendadak dengan muncul bencana non-alam, seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, mutlak dilakukan perubahan dalam waktu singkat dan mendesak.

Disaat Pemerintah memberlakukan pegawai bekerja dari rumah (Work from Home/WfH) seluruh pekerjaan kantor bagi mereka yang memiliki fasilitas untuk bekerja menggunakan fasilitas Information and technology (IT)—atau tidak semua pegawai pemda dapat melakukan tugas rutin WfH. Kinerja pegawai Pemda terbatas untuk dapat mencapai hasil optimal yang dibutuhkan nampak sulit dicapai.

Dengan harapan menghasilkan konsep dokumen perencanan program/kegiatan dan kebutuhan pendanaan, bagi OPD teknis terkait—wajib melakukan Tupoksi dimasa terjadi bencana non-alam.

Program/Kegiatan dilakukan Pemda setelah melakukan Revisi Anggaran?
Pelaksanaan revisi anggaran Pemda didukung dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota—bervariasi Pemda yang telah dua kali dan sekali lakukan revisi anggaran—ada kemungkinan Pemda tidak akan memilih melakukan revisi anggaran ketiga.

Tetapi melakukan Perubahan Anggaran Pemda atau dikenal dengan APBD-Perubahan. Yang disepakati bersama dengan DPRD.

Pemda diwajibkan menyusun dokumen perubahan kegiatan dan perubahan anggaran—melalui prosedur birokrasi sebagaimana mestinya diatur dengan Peraturan yang berlaku. Proses birokrasinya memerlukan waktu panjang—mulai dari penyusunan dan pembahasan eksekutif kemudian bergeser pada proses pembahasan di ranah legislatif—yang sulit di tetapkan waktunya. Karena kemungkinan terjadi ketidakpastian selesai, proses pembahasan dari kedua pihak.

Dalam waktu bersamaan, apakah dampak penyebaran COVID-19 berhenti menyebar pada masyarakat dengan luasan wilayah semakin meluas menjangkau wilayah perdesaan? Jawabannya adalah TIDAK BERHENTI.

Penyebaran COVID-19 tidak berhenti menunggu pihak eksekutif dan legislatif selesai membahas kebutuhan anggaran OPD teknis terkait, untuk melakukan pencegahan/penanganan, serta melakukan perbaikan kondisi masyarakat miskin dan rentan miskin semakin meluas. Karena mereka kehilangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi berhenti sebagai sumber kehidupan mereka untuk dapat bertahan hidup.

Singkat cerita, tindakan Pemda melakukan perubahan anggaran daerah sedang dinantikan oleh sebagain besar masyarakat Sulawesi Utara termasuk di kabupaten/kota. Karena diharapkan dengan terjadinya Perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat mengurangi beban sebagian besar masyarakat mengharapkan terjadi perubahan keadaan semakin membaik. Pemda provinsi dan kabupaten/kota dapat mengurangi kesulitan sedang dihadapai masyarakat—yang sedang mengalami kesulitan hidup. Jadi, perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mempertahankan sebagian besar masyarakat di perkotaan dan perdesaan tidak semakin mengalami kesulitan dan tidak semakin miskin. Perubahan APBD untuk kesejahteraan masyarakat, sepeti telah saya uraikan melalui beberap media cetak/online beberapa minggu lalu.

Ruang Pemda sangat terbatas melakukan perubahan anggaran APBD-P 2020, dan fokus pada program prioritas daerah dan nasional. Dilaksanakan di setiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), pada peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, mendorong dan perkuat pelaksanaan jaring pengaman sosial (social security), serta mendorong dan pemulihan ekonomi daerah berbasis sektor Pertanian dan Perikanan.

Keterbatasan Pemda dalam menetapkan perubahan APBD 2020, diperhadapkan dengan: Pertama, kemungkinan terjadi tidak ada penambahan penerimaan daerah berasal dari PAD dan kemungkinan terjadi penurunan Penerimaan PAD. Kedua, sangat mungkin tidak ada penambahan dana transfer pemerintah ke daerah/TKDD. Kemungkinan juga pemerintah melakukan penyesuaian, perubahan DBH, DAU, DAK Fisik, DID, dan Dana Desa. Serta sangat mungkin pemerintah melakukan penundaan dan pemotongan TKDD, perhatikan Kepres 54/2020. Disebabkan kondisi ekonomi nasional semakin terpuruk dan penerimaan negara tidak dapat dicapai target penerimaan pajak negara yang telah ditetapkan.

Demikian juga kondisi ekonomi daerah semakin menurun akibat dampak COVID-19 meluas sampai ke wilayah perdesaan.
Pemda juga perlu perhatikan sumber pendanaan untuk mengatasi dampak COVID-19 di wilayah perdesaan. Memungkinkan menggunakan dana desa melalui perubahan APBDes, serta penanganan jaringan pengaman sosial melalui pemanfaatan Padat Karya Tunai Desa. Sesuai diamanatkan Surat Edaran Menteri DPDTT No 8/2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, dikeluarkan pada 24 Maret 2020.

Pemda perlu melakukan identifikasi dengan teliti sumber-sumber pendanaan untuk melakukan pencegahan dampak COVID-19, serta penguatan pelaksanaan jaring Pengaman Sosial di daerah, serta mendorong basis ekonomi lokal. Sehingga tidak seluruh pelaksanaan program/kegiatan prioritas daerah pada bidang kesehatan, social security, dan ekonomi lokal harus menggunakan sumber dana berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.(*)

Pos terkait