Pemkot Bitung akan Pertahankan THL

SEPUTARSULUTNEWS.BITUNG– Keputusan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN menghapus tenaga honorer dan pegawai tidak tetap lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah, membuay nasib Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemkot Bitung bagai telur di ujung tanduk.

Penghapusan THL itu mengacu Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan di pemerintahan tidak ada istilah tenaga honorer dan hanya ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasar Undang-undang tersebut, DPR, Kementerian PAN RB dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana lebih rinci disebutkan dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bitung, Steven Suluh, menyatakan telah menerima informasi tersebut dan pihaknya masih melakukan kajian serta menunggu petujuk teknis (juknis) terkait aturan baru itu.

“Yang jelas kita sementara lakukan kajian terkait aturan itu dan jika memang benar-benar akan diterapkan maka tentu kita menunggu Juknis,” ujar suluh.

Suluh menambahkan, Pemkot Bitung pada dasarnya masih sangat membutuhkan THL untuk membantu kerja ASN di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingat dari hasil kajian, Pemkot Bitung masih membutuhkan sekitar 3000an ASN jika memang aturan itu diterapkan.

“Tahun lalu jumlah THL kita sekitar 2000an orang dan rencananya tahun ini kita juga akan merekrut jumlah yang sama karena dananya sudah tertata dalam APBD. Nah, jika itu dihilangkan maka otomatis bakal berpengaruh besar pada kinerja OPD, karena kuota penerimaan ASN yang diberikan sangat minim dibanding kebutuhan yang ada” jelasnya.
Ia mencontohkan, dari kebutuhan 3000an ASN, tahun lalu hanya diberikan kuota sebanyak 32 orang sehingga tiap OPD mengakali dengan mengangkat THL untuk menutupi kekosongan itu.

“Jadi saya yakin aturan tersebut tidak serta merta langsung diberlakukan. Pasti ada kajian dan Juknis sebelum pelaksanaanya,” pungkas Suluh.(gus)