SKPD Harus Jujur

SEPUTARSULUTNEWS,MANADO–Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan belum maksimalnya pengelolaan keuangan 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulawesi Utara (Sulut) mendapat tanggapan Komisi I DPRD Sulut Ferdinan Mewengkang.
Ditemui usai pimpin Rapat Panitia Khusus (Pansus) Senin (10/6), Mewengkang menjelaskan, temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh SKPD untuk menghindari jeratan hukum. “Temuan tersebut menjadi evaluasi bagi para SKPD. Harus ditindaklanjuti, agar tidak berimplikasi hukum,” tegas Ketua Komisi bidang hukum dan pemerintahan itu.
Lebih lanjut dikatakannya, seharusnya sudah dapat diantisipasi oleh SKPD soal belum maksimalnya pengelolaan administrasi keuangan. “Inikan soal administrasi keuangan, harusnya tidak terjadi lagi, kenapa saya bilang lagi, berarti temuan kemarin tidak diperhatikan,” pungkas Mewengkang sembari mengimbau agar para ke 16 SKPD dapat memanfaatkan batas waktu 60 hari yang diberikan BPK. “Manfaatkan waktu 60 hari. Apalagi sudah ada warning dari pak wakil gubernur,” terangnya.
Mewengkang sendiri berpendapat terkait hal tersebut dengan menuturkan bahwa, selain pembenahan, perlu ada figur profesional soal pengelolaan keuangan. “Perlu ada pembenahan. Caranya apa, harus punya sosok yang profesional di bagian keuangan. Dan hal paling mendasar adalah, harus miliki mental yang jujur dalam menjalankan tugas yang bukan punya dia,” cetusnya. (red)