DPRD Nilai Kinerja ESDM Buruk

SEPUTARSULUTNEWS,MANADO– Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  bersama mitra kerja Senin (10/6) diruang rapat komisi II.
Kegiatan bertujuan untuk mencari solusi terkait dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai dengan Perundang undangan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Ferdinan Mewengkang, didampingi wakil ketua Amir Liputo, Atub Ali anggota Boy Tumiwa, Edison Masengi dan Yuddy Moniaga. Serta dihadiri para kepala SKPD.
Mewengkang mengatakan, harus diperjelas soal legalitas dari ijin tersebut. Menurutnya, aturan pemerintah pusat untuk menjadi acuan dari ranperda tersebut tidak di utak-atik oleh SKPD.
“Jangan utak-atik aturan pusat. Jadi soal IPPKH harus ada kejelasan yang konkrit dari pejabat teknis, agar kita dalam menggenjot ranperda ini tidak keliru,” tegas Mewengkang.
Senada disampaikan Boy Tumiwa bahwa, kiranya ijin tersebut tidak membuat celah untuk mempersulit para pengusaha. Sebab kata Tumiwa, administrasi perijinan yang sudah dikantongi oleh pengusaha yang dinilai belum memenuhi persyaratan untuk melakukan operasional menjadi patut dipertanyakan.
“Seperti yang dijelaskan oleh dinas soal IUP salah satu perusahaan yang hampir 10 tahun, tapi tidak bisa melakukan operasional, kan perlu dipertanyakan,” pungkas Tumiwa sembari menambahkan, sebaiknya dibuat secara global, agar status perijinan tersebut terbilang jelas.
“Kenapa tidak dibuatkan secara global, jadi cukup dengan IUP saja, kan IPPKH bukan persyaratan, supaya bisa lebih jelas,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut BA Tinungki menjelaskan. “IUP hanya ijin masuk ke kawasan hutan, tapi soal pengoperasian harus ada IPKKH,” beber Tinungki.(red)