Sebarkan Data Adminduk Diancam Penjara 2 Tahun dan Denda Rp25 Juta

SEPUTARSULUTNEWS– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan setiap orang tidak dapat menyebarluaskan data administrasi kependudukan (adminduk). Data adminduk pun tak sembarangan diakses.
“Yang boleh itu (akses) kan kepolisian, kami juga sudah ada MoU (nota kesepahaman) dengan lembaga-lembaga. Selama ini enggak ada masalah. Kecuali muncul yang baru-baru ini,” kata Tjahjo, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Tjahjo menanggapi adanya data penduduk yang disebarkan di media sosial menyusul kasus ancaman terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan menelusuri penyebaran data tersebut.
“Dari siapa dia bisa dapat data itu? Kerja sama dengan siapa, itu yang akan kami evaluasi. Kami sudah punya sistem untuk jaga data masyarakat. Undang-undang sudah detil, enggak boleh (sebar data adminduk). Itu rahasia negara, kecuali diperlukan oleh aparat,” tegas Tjahjo.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, terdapat sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25 juta bagi penyebar data adminduk.
“Semua orang yang melanggar rahasia pribadi dapat dipidana. Saya menyesalkan ada pihak-pihak yang menyebarkan identitas tersebut. Karena bukan delik aduan, polisi langsung bisa bertindak,” demikian Zudan.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminustrasi Publik. Zudan menambahkan, data pribadi hanya dapat diakses aparat penegak hukum.
“Lembaga yang sudah bekerja sama dengan kami, bisa akses data. Tapi yang tidak boleh adalah menyebarluaskan. Kami tidak menyebarluaskan data. Semua data penduduk ada di Kemdagri, perorangan tidak bisa akses,” pungkas Zudan.(red/*)