Debat Capres Humanis Tapi Tidak Politis

SEPUTARSULUTNEWS,MANADO- Pengamat Politik Sulawesi Utara, Ferry Daud Liando, menegaskan debat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden(cawapres) sesi pertama yang digelar Kamis (17/1) malam, dinilai sebagai debat humanis tapi tidak politis.
Menurut Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu, alasanya keduanya sepertinya ingin datar agar tidak saling menyerang.
“Sisi kemanusiaan cukup tinggi tapi pesan politis tidak tersentuh. Sengaja tidak mau menyerang tajam karena sepertinya takut untuk diserang.” aku Liando.
Secara umum proses debat tidak sebagiama yang didambakan publik. Proses debat berjalan monoton, tidak ada pembeda, dan tidak ada sesuatu yang baru yang sebetulnya menjadi referensi masyarakat untuk bersimpati pada calon.
Ada 3 hal yang menjadi catatan evaluasi di debat pertama yakin mekanisme debat, gestur pasangan calon dan Materi.
Mekanisme sepetinya tidak optimal terutama soal waktu paslon menanggapi pertanyaan. Ada pertanyaan yang merujuk pada kasus-kasus tertentu namun waktu yang tersedia hanya 2 menit. Menyangkut gestur, baik Jokowi dan Prabowo sepetinya tampil bukan sepertinya biasnya.
Jokowi berbicara dengan intonasi sedikit meninggi sementara Prabowo kelihatan lebih tenang. Terkait dengan materi, kedua paslon tidak memanfaatkan 3 menit pertama untuk menjawab permintaan moderator tentang visi dan misi.
“Pak Jokowi tidak fokus pada tema yakni korupsi, HAM, teroris dan hukum. Hal yang sama terjadi ketika jokowi bertanya.Pertanyaan bukan soal tema tapi soal pemberdayaan perempuan.” aku Ferry Daud Liando.
Sedangkan Prabowo ketika di 3
Menit pertama tidak menyampaikan visi misi tetapi strategi. Jawaban-jawaban yang disajikan paslon tidak ada yang berbeda tapi mirip.
Hanya kata-katanya berbeda, tapi strategi atau apa yang hendak mau di capai, keduanya mirip Sehinga membingungkan pemilih untuk melihat Dimana pembeda dari keduanya.
Isu-isu pokok belum banyak terangkat baik pertanyaan dari panelis maupun tanggapan calon. Mantan narapidana Masih bisa dipilih jadi caleg dan kepala daerah tidak diperdebatkan, koruptor yang merajalela tidak melahirkan strategi baru dalam perdebatan. Tidak ada janji bagaimana menuntaskan masalah HAM dimasa lalu. Tidak ada janji soal masalah penyidik KPK Novel bawesdan.
Apa yang telah menjadi kebijakan selama ini, itu juga yang masih disebut. Tidak ada inovasi baru yang dikemukakan oleh kedua paslan.
Prabowo tidak memanfaatkan posisinya sebagai penantang. Sebab melawan calon incumbet harusnya Prabowo mengeksplorasi Isu-isu pemerintahan dimasa Jokowi. Apa yang belum dilakukan pemerintahan sebelumnya. Prabowo Sandi menawarkan konsep pencegahan, tapi pencegahan itu sudah dilakukan Pemerintah sebelumnya. Evaliasi atas Jawaban keduanya adalah cenderung abstrak dan normatif belum dalam tataran operasional.
“Perdebatan seperti hanya diskusi biasa. Yang Satu menjawab yang lain menambahkan, bukan membantah atau meluruskan. Perdebatan Jauh dari ekspektasi publik. Tak sekadar seperi Latihan berpidato. Materinya disajikan terkesan sudah dihafal dan jawabnya datar. Sehingga debat malam tadi saya pesimis dapat mempengaruhi pemilih.
Hal yang perlu di Evaluasi di debat kedua adalah, sebaiknya kisi-kisi pertanyaan jangan di bocorkan ke calon supaya ketika tampil didebat tidak seperi sedang menghafal. Sebaiknya panelis berinteraksi langsung dengan calon. “Harus ada debat anatara panelis dengan calon.” harap Ferry Daud Liando.(why)

APK Tak Pengaruhi
Elektabilitas Caleg ///

SEPUTARSULUTNEWS,MANADO-Alat peraga kampanye atau APK diamaksudskan berfungsi untuk memperkenalkan caleg dan program kepada pemilih.
Namun demikian, pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Ferry Daud Liando, agak pesimis jika APK itu bisa mempengaruhi elektabilitas atau pilihan pemilih thdp caleg. Menurut Dosen Fakultas Ilmu Politik Unsrat itu, bahan yang ditampilkan di APK adalah wajah para caleg. Tidak akan efektif.
Alasannya kertas suara tidak mencantumkan gambar caleg. Yang ada hanya nama. Kecuali untuk capres atau calon anggota DPD. Sehingga sangat percuma jika para caleg meletakan wajahnya di APK. Selanjutnya, pengadaan APK hanya akan membuat para caleg malas mengunjungi konstituen. “Banyak caleg sudah bergantung pada APK untuk sosialisasi diri. Untuk datang mengunjungi publik dibatasi karena ada APK,” tegas Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas FISIP Unsrat itu.
Lebih jauh dikatakan, sangat jarang pemilih menentukan pilihannya karena APK. Selama ini yang mendorong masyarakat memilih di sebabkan oleh sejumlah faktor yakni faktor hubungan emosional anatara pemilih dgn calon. Misalanya karena kesamaan agama, kesamaan etnik, hubungan asal usul seperti sekampung, kesamaan profensi, hubungan kekerbatan atau kekeluargaan. “Ada juga pemilih karna faktor intimidasi, mobilisasi atau politik uang. Kebanyakan masyarakat tidak terpengaruh dengan janji-janji caleg yang di cantumkan di APK. Meski tidek berpengaruh namun banyak APK yang dinilai meresahkan,” jelas Ferry Liando.
Ferry meminta, Bawaslu harus tegas sebab masih banyak APK yang dipasang di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Padahal Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bilang pemasangan APK tidak boleh dipasang di jembatan, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
Di beberapa lokasi itu ada APK itu yang dipasang di jembatan, di pohon dengan cara dipaku. Namun sebelum bawaslu melakukan penertiban APK yang dianggap melanggar aturan, bawaslu harus terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan ke parpol yang parpolnya melakukan pelanggaran pemasangan APK.
“Jika dalam 3 hari tidak ada tindak lanjut dari parpol yang bersangkutan, maka Bawaslu bisa melakukan penindakan. Bawaslu harus mengumumkan kepada publik parpol mana yang paling banyak melakukan pelanggaran APK.” sambung Liando.
Ini bisa jadi pendidikan politik bagi masyarakat untuk memilih. Jika masih kampanye sudah berbuat curang lalu bagaimana jika parpol ini memimpin. Jika di awal sidah curang maka, Kedepan apapun yg dilakukannya pasti akan selalu curang. Selama ini jika penyelenggara melakukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai, informasinya langsung jadi viral dan yang paling banyak mempersoalkan itu adalah parpol. “Padahal Parpol juga tidak kalahnya bermain curang. Namun demikian bawaslu tetap bertindak adil dalam penertiban.” pungkas Ferry Daud Liando.(why)